Katakan tidak, Untuk Kenaikan BBM

Hasil pemantauan dua media lokal Banten, yakni Baraya Post dan Kabar Banten pada pekan lalu (12-18 Maret 2012), kisruh seputar kenaikan harga BBM menjadi sorotan utama wartawan dan menjadi penyumbang berita terbanyak dalam amatan isu good governance kali ini dengan  67 berita (52,34%) dari 128 total berita.  Berbeda dengan minggu-minggu yang lalu, maraknya aksi kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi kali ini, menempatkan isu kriminal di urutan kedua dengan 24 berita (18,75%), disusul isu lingkungan hidup 20 berita (15,62%). Sisanya isu perempuan dan/atau anak 10 berita (7,8) dan isu ham dengan 7 berita (5,4%).

Rencana pemerintah pusat untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang hanya tinggal menghitung hari, nampaknya akan sangat memukul masyarakat Indonesia pada umumnya. Bagaimana tidak, dengan naiknya harga BBM, otomatis harga-harga bahan pokok dan harga lainnya akan ikut melambung. Dengan kondisi ini, jelas akan membuat masyarakat Indonesia terutama yang bagi mereka yang berpenghasilan minim, akan merasa sangat terpukul. Hal itu, tak pelak menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kalangan masyarakat. Itu dapat terlihat dari banyaknya pemberitaan di media yang melayangkan berita tentang sejumlah aksi demo yang dilakukan oleh para aktivis maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan para ormas-ormas lainnya yang menetang keras terkait dengan kenaikan harga BBM tersebut.

Puluhan mahasiswa dari berbagai elemen kemahasiswaan menggelar aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Lebak, Senin (12/3) Sumber foto: Endang Mulyana/Kabar Ban

Untuk di daerah Kabupaten Lebak sendiri, menurut pantauan terhadap media lokal Baraya Post dan Kabar Banten. Nampak, dalam beberapa hari ini di depan kantor Gedung DPRD Kabupaten Lebak tak pernah sepi dari aksi para pengunjuk rasa. Dalam seminggu ini,terhitung sudah tiga kali aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah aktivis mahasiswa yakni Imala, Kumala, Embun, HMI, GMNI, PMII, Fakrab, Geram, IMC, dan AMLS. Rata-rata, motif dari kegiatan aksi demo dari masing-masing aliansi tersebut hampir sama, yakni menolak kenaikan harga BBM dan menuntut SBY-Boediono untuk segera lengser dari tambuk pemerintahan. Bahkan, mereka mendesak para anggota DPRD Kabupaten Lebak untuk mengajukan penolakan rencana kenaikan harga BBM ke Pemerintah Pusat di Provinsi Banten, karena dinilai hanya akan menyengsarakan rakyat kecil. “Kenaikan ini merupakan malapetaka besar bagi rakyat. Kenaikan ini sama dengan membuat lubang kematian bagi rakyatnya sendiri. Pemerintah berdalih atas politik Iran. Padahal, ini adalah perintah negeri-negeri imperialis,” seru Agus Hidar perwakilan dari Embun, (Baraya Post 13 Maret 2012). Namun, sepertinya belum ada reaksi yang berarti dari para anggota DPRD Kabupaten Lebak. Merasa  tidak puas, salah seorang mahasiswa dari PMII yang tidak disebutkan namanya sempat melontarkan perkataan, “Anggota DPRD mandul. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian hanya enak dengan fasilitas yang sudah kalian dapatkan. Sementara rakayat kecil semakin miskin. Akan semakin menderita bila kenaikan ini tidak ditolak,” (Baraya Post, 13 Maret 2012).Dari serangkaian aksi demo penolakan kenaikan BBM yang terjadi di Kabuapten Lebak ini, seakan memperlihatkan realitas betapa buruknya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia.

Massa dari Aliansi Mahasiswa Lebak Selatan (AMLS), berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Lebak, Rabu (14/3), menolak rencana kenaikan harga BBM, dan mendesak SBY lengser dari jabatan Presiden Sumber foto: Endang Mulyana/Kabar Banten 

Sementara itu, kabar yang saya peroleh dari media lokal Kabar Banten edisi 16 Maret 2012 menyebutkan, bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Banten sudah menyiapkan empat opsi dalam mengantisipasi dampak kenaikan BBM, yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), mempercepat penyaluran raskin ke 13 dan 14, memberikan bantuan beasiswa kepada siswa miskin, dan subsidi untuk angkutan umum. Tak ayal, dari opsi yang diberikan Pemprov Banten kerap menuai kritikan pedas dari para pemerhati kebijakan. Dahnil Anzar Pengamat ekonomi Untirta mengatakan, empat opsi atau skema program kompensasi BBM hanya sekedar “obat penenang”. Setelah itu, masyarakat tetap dihadapkan pada inflasi yang tinggi.

Berdasarkan hasil amatan saya, baik Baraya Post maupun Kabar Banten, sejauh ini sudah cukup kritis dalam menanggapi permasalahan kenaikan harga BBM yang kerap membuat masyarakat resah, khususnya untuk di daerah Kabupaten Lebak yang notabene mayoritas penduduknya adalah orang-orang miskin. Tapi sayang, nampaknya para wartawan agak sedikit terjebak dengan isu tersebut, pemberitaan yang diwartakan terkesan berputar-putar, isinya masih itu-itu saja. Selama satu minggu memantau tidak dtemukan perilaku yang menyimpang dari media.