Kembalikan Aparat Kepolisian ke Khitahnya

Pantauan terhadap dua media lokal Banten, Baraya Post dan Kabar Banten minggu lau (19-25 Maret 2012), pemberitaan tentang sejumlah aksi demo massa seputar penolakan kenaikan harga BBM masih menjadi pembahasan utama dalam isu good governance dengan 66 (55,93%) dari 118 berita. Data yang saya peroleh pada minggu ini terkait isu kriminal, nampak aparat kepolisian  mulai disibukkan dengan aksi kejahatan (kriminal) yang dilakukan oleh para pelaku tindak kriminal yang akhir-akhir ini sedang marak terjadi, mulai dari penggunaan narkoba, perampokan, hingga perilaku tindak kekerasan dengan 22 (18,64%) artikel berita.  Sementara itu, jumlah perolehan pemberitaan tentang isu lingkungan pada pekan ini menunjukan hasil yang sama dengan isu kriminal, yakni 22 (18,64%) artikel berita, sisanya yaitu tentang isu perempuan dan/atau anak  5,08%  dan ham 1,7% artikel berita.

(Kabar Banten, 24 Maret 2012)

Terkait dengan aksi pelecehan seksual yang baru-baru ini terjadi, sempat membuat geger dan menjadi buah bibir perbincangan warga Kota Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Pasalnya, aksi pelecehan seksual tersebut diduga dilakukan oleh salah satu anggota aparat kepolisian terhadap seorang anak yang masih terbilang balita. Perbuatan itu terbongkar setelah anak yang berinisial F korban pelecehan seksual itu mengeluhkan rasa sakit pada kemaluannya setiap buang air kecil kepada ibunya. Mengetahui hal itu, ibu korban Indriyani,  sempat merasa khawatir dan menanyakan berulang kali penyebab rasa sakit pada kemaluan anaknya. Awalnya, anak tersebut tidak berani berterus terang. Namun, setelah bapaknya menanyakan berulang kali, akhirnya anak tersebut mengaku kemaluannya telah digesek-gesek berulang-ulang oleh pelaku yang diketahui adalah seorang anggota kepolisian berpangkat Bripda yang berinisial RP. Mendengar pengakuan tersebut, kedua orangtua korban langsung meminta bantuan kepada aparat yang berujung pada musyawarah  yang menghasilkan kesepakatan. Salah satu hasil dari kesepakatan tersebut yaitu pelaku berjanji memenuhi permohonan keluarga korban dengan mengganti kerugian Rp 100 juta

.

Bila saya amati dari apa yang diberitakan, rasanya akan menjadi aneh sebagai orang (tersangka) yang mengerti hukum, perbuatan asusila yang dilakukan oleh oknum polisi ini jelas sangat bertentangan dengan fungsi utama polisi pada umumnya. Seharusnya, tugas utama sebagai seorang polisi itu adalah mengayomi, melayani dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta sebagai penegak hukum. Akan tetapi, dalam pemberitaan kali ini, saya malahan melihat polisi adalah sebagai orang yang melanggar hukum. Hal ini, jelas akan menimbulkan persepsi buruk tentang penilaian masyarakat terhadap polisi. Bahkan, bisa mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada polisi. Dalam hal ini, sadar tak sadar tersangka sudah mengabaikan fungsi utamanya sebagai polisi.

Berdasarkan hasil pemantauan selama sepekan ini, baik Baraya Post maupun Kabar Banten, isu good governance masih menjadi sorotan utama wartawan dalam penyajian sebuah berita. Sementara untuk pemberitaan isu-isu yang lain, khususnya untuk isu ham hampir nyaris tidak ada. Tidak ditemukan perilaku menyimpang dari wartawan dalam pemantauan kali ini.

Loe, Gue End

Hasil amatan dua media lokal Banten, Baraya Post dan Kabar Banten dalam sepekan ini (5 Maret – 11 Maret 2012), masih menunjukan pencapaian yang sama dengan minggu lalu. Meski quota pemberitaannya sedikit agak menurun, namun isu good governance masih menjadi yang terfavorit disajikan oleh Baraya Post dan Kabar Banten. Dari 150 total berita, isu good governance menjadi yang paling dominan diberitakan dengan jumlah 85 (56,67%) artikel, kemudian disusul dengan isu lingkungan hidup 33 (22%) artikel, lalu kriminal 13 (8,67%)artikel, perempuan dan/atau anak 11 (7,33%)artikel dan yang paling terendah adalah HAM 8 (5,33%) artikel.

Sumber foto: Baraya Post 

Polemik seputar rencana pemerintah yang akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM)pada awal bulan April ini, kerap menjadi isu yang paling hingar-bingar banyak dibicarakan baik di wilayah lokal maupun nasional dalam media pemberitan lokal Banten yakni Baraya Post dan Kabar Banten pada pekan ini. Mulai dari aksi demo yang dilakukan oleh para organisasi mahasiswa yang tergabung dalam suatu forum atau komunitas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi lainnya yang menolak keras terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai sangat tidak bijak dengan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hingga , memunculkan pemberitaan opini publik dari berbagai kalangan tentang dampak yang akan ditimbulkan dari rencana pemerintah yang akan menaikan harga bahan minyak (BBM) tersebut. Semua pemberitaan itu tersaji dalam headline ataupun halaman lain.

Dari serentetan pemberitaan yang dilancarkan oleh media, dalam hal ini Baraya Post dan Kabar Banten, ada beberapa artikel yang menarik perhatian saya, yaitu seputar tentang perjuangan masyarakat Lebak Selatan (Baksel) yang menginginkan adanya pemekaran tentang pembentukan  daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan yang meliputi 10 kecamatan, yang sampai saat ini belum terealisasi. Berbagai upaya negoisasi dengan Bupati Lebak sudah dilakukan oleh masyarakat Cilangkahan. Namun sepertinya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda inisiatif dari Bupati Lebak H.Mulyadi Jayabaya untuk melepaskan Cilangkahan sebagai kabupaten baru. Nampak, rasa keprihatinan dan kekecewaan  mulai menghinggapi masyarakat Cilangkahan. Sehingga mencuat klaim dari masyarakat Cilangkahan, bahwa Bupati Mulyadi Jayabaya adalah satu-satunya faktor terhambatnya pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan. Hingga masyarakat Cilangkahan mendeklarasikan sebuah pernyataan yang menyatakan *saat ini, rakyat dibelahan bumi Cilangkahan menyatakan satu komando tidak akan lagi mendukung sikap politik H.Mulyadi Jayabaya selaku Bupati Lebak hingga akhir masa jabatannya, (Kabar Banten, 7 Maret 2012). Di lain pihak, pengamat politik Idi Dimyati menyesalkan sikap Jayabaya yang belum juga menyetujui Kabupaten Cilangakahan. Menurut dia, “ Jayabaya enggan menyetujui Kabupaten Cilangkahan karena ada kepentingan politik menjelang Pemilukada 2013 mendatang,”(Baraya Post, 8 Maret 2012).

Sumber foto: http://mediabisnis.wordpress.com/2011/05/08/cilangkahan-adalah-perjuangan/ 

“Kami akan keras mendukung calon Bupati Lebak 2013, yang betul-betul peduli dan berjuang ikhlas pemekaran Kabupaten Lebak. Lihat saja nanti tanggal mainnya, akan kemanakah dukungan rakyat Cilangkahan dialirkan.” (Kabar Banten, 7 maret 2012)

Jika saya amati dari penggalan kutipan diatas, nampak rakyat bumi Cilangkahan sangat bersikeras memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan. Bahkan, untuk merealisasikan keinginan itu, rakyat Cilangkahan rela membuka ruang politik bagi publik yang mau memperjuangkan pembentukan Kabupaten Cilangkahan, terkait dengan Pemilukada Lebak 2013 mendatang. Jika masalah ini dibiarkan berlarut-berlarut, rencana pembentukan Kabupaten Cilangkahan dikhawatirkan hanya akan dijadikan ajang eksploitasi oleh golongan-golongan tertentu sebagai komoditas politik.

Melihat bagaimana media baik Baraya Post maupun Kabar Banten melayangkan pemberitaan perihal pemekaran Kabupaten Cilangkahan, kedua media lokal Banten tersebut secara tidak langsung sudah memberikan penekanan secara emosional terhadap Jayabaya sebagai individu yang terpojokkan, baik oleh desakan-desakan warga Cilangkahan maupun oleh sejumlah pemberitaan di media, terkait pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan. Ada sedikit yang mengganggu mata dan pikiran saya ketika membaca penggalan kutipan  diatas (Kabar Banten, 7 maret 2012), seakan memunculkan kesan media seperti sedang memberikan promosi kepada para calon bupati pada pelaksanaan Pemilukada Lebak 2013 mendatang.

Sejauh amatan yang saya lakukan pada dua media lokal Banten, yaitu Baraya Post dan Kabar Banten. Kebergantungan media terhadap isu good governance sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Itu terlihat dari dominasi pemberitaan lebih banyak dari isu-isu lain (Ham,Kriminal,Perempuan dan/atau anak) yang relatif masih sangat sedikit. 

Jelang Pemilukada Kabupaten Lebak 2013

Dari hasil pantauan  dua media lokal Banten dalam sepekan ini (27 Februari-4 Maret 2012), yakni Kabar Banten dan Baraya Post, isu good governance masih menjadi isu yang paling dominan terbanyak diberitakan, yakni  99 berita  (55,61 %) dari total 178berita. Kemudian disusul dengan isu lingkungan hidup sebanyak 40 berita (22,47 %), lalu isu kriminal sebanyak 23 berita (12,92 %) berita. sedang yangmenempati ditingkat paling bawah yaitu isu perempuan dan/atau anak sebanyak 14 berita (7,86%) dan  ham sebanyak 2 berita (1,12%) berita.

Terkait dengan isu good governance yang banyak diberitakan oleh dua media lokal di Banten, baik Kabar Banten maupun Baraya Post, khususnya untuk pemberitaan isu lokal di Kabupaten Lebak, dalam hal ini pemilihan kepala daerah (Pemilukada) menjadi sesuatu yang hangat diberitakan. Seperti apa yang sudah dilayangkan oleh media, nampak sejumlah bakal calon bupati dan wakil bupati mulai bermunculan, baik ada yang dari kalangan anggota parpol maupun dari kalangan para pengusaha, seperti  H.Ade Sumardi (PDIP), H.Suparman SH MSi (Golkar), Sanuji SP (PKS), dan Hj.Iti Oktavia Jayabaya (Demokrat). Adapun untuk di kalangan para pengusahanya yaitu H.Sumantri Jayabaya, H.Irja, dan H.Tusnurochmat.Tersebut dikabarkan akan ikut meramaikan pemilukada yang akan dilaksanakan 2013 mendatang.

Pemangku adat kasepuhan Cisitu, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, H.Okri (kiri) berfoto bersama dengan H.Tusnurochmat (kanan) Sumber foto: Dini Hidayat/Kabar Banten 

Meski pemilihan bupati masih relatif jauh, tampaknya dari masing-masing bakal calon sudah mengambil ancang-ancang. Hal itu dapat terlihat dari beberapa pemberitaan di media tentang bagaimana para pendukung dari masing-masing bakal calon memaparkan tentang sosok pemimpin ideal yang kelak akan bisa membawa perubahan bagi Kabupaten Lebak. Sebut saja H.Tusnurochmat seorang pengusaha asal Lebak yang dikabarkan akan maju pada perhelatan  perebutan kursi Lebak 1 yang akan digelar 2013 mendatang, dalam beberapa waktu lalu, beliau menyempatkan diri untuk berkunjung ke Lebak Selatan (Baksel) untuk menemui H.Okri Kasepuhan Cisitu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Adapun maksud dari kedatangan H.Tusnurochmat yaitu untuk bersilahturahmi dan sekalian meminta restu terkait tentang pencalonannya pada pilbub nanti. Dalam hal ini, H.Okri menuturkan “Terkait kedatangan tamu,yang bersilaturahim untuk meminta saran dan pendapat kepada kami (Kasepuhan Cisitu-red) dalam Pilbup Lebak yang akan di gelar 2013, kami setuju untuk menjadi bakal calon. Karena selain merupakan orang pertama yang bersilaturahim dan mau melakukan sharing bagaimana seharusnya pemimpin Lebak kedepan juga merakyat,”(Kabar Banten, 27 Februari 2012).

Sebagai orang yang hidup ditengah-tengah masyarakat Lebak, saya melihat bahwa kemampuan memilih pemimpin dari masyarakat masih sangat lemah, masyarakat masih belum bisa mengikis nuansa pragmatis dalam pelaksanaan pemilukada. Sistem politik yang dibangun (dengan kekuatan finansial) seakan menciptakan situasi dimana, masyarakat tidak mempunyai banyak pilihan, sehingga menimbulkan kesan memilih karena terpaksa. Seharusnya para media bisa lebih memperhatikan hal yang seperti ini, agar bisa meyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tanpa harus terpengarui oleh intervensi dari pihak lain dalam bentuk apapun.

Jika melihat dari frekuensi pemberitaan tentang pemilukada di Lebak dalam sepekan ini, tercatat media lokal Kabar Banten tetap konsisten selalu menyelipkan beberapa artikel seputar perkembangan pemilukada Lebak di beberapa edarannya. Berbeda dengan Baraya Post, jika pada minggu-minggu yang lalu gencar memberitakan seputar pemilukada Lebak, untuk pekan ini tercatat mulai mengalami penurunan menurun. Sehingga masyarakat kurang begitu mendapatkan banyak informasi yang lebih mendetail tentang perkembangan pemilukada Lebak yang akan dilaksanankan 2013 mendatang. 

Ekspansi Waralaba

Minggu lalu (20 – 26 Februari 2012), good governance adalah isu yang paling banyak diberitakan di dua media lokal Banten yakni, Kabar Banten dan Baraya Post dengan jumlah 53 berita dari 112 jumlah total berita.Menyusul dengan isu lingkungan hidup dan isu perempuan dan/ atau anak menempati urutan kedua dan ketiga. Sementara itu, untuk isu ham dan kriminalitas menempati urutan keempat dan kelima, itu pun jumlahnya masih sangat minim.

Berbagai aneka jenis barang yang dijajakan di sebuah minimarket, nampak tersusun rapi  

Terkait dengan isu good governance, dari sekian headline dan rubrik yang sering kali banyak memberitakan  tentang berita-berita politik dan korupsi. Ada satu berita yang menarik perhatian saya, meskipun frekuensi pemuatan pemberitaannya tidak terlalu banyak yaitu, tentang maraknya pembangunan waralaba yang kian tak terkendali disejumlah kota-kota di Provinsi Banten. Bahkan, pertumbuhan waralaba atau yang biasa kita kenal dengan minimarket, kini sudah mulai masuk ke perdesaan. Tentu saja ini menjadi suatu masalah serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah setempat, karena dianggap berpotensi dapat menggusur para pedagang kecil. Disisi lain dengan adanya pusat perbelanjaan minimarket itu dapat menghidupkan perekonomian, namun di lain pihak menjadi simalakama bagi pedagang kecil. Dengan alasan pertimbangan lebih ekonomis dan higienis, masyarakat akan lebih memilih berbelanja ke minimarket ketimbang pergi ke warung sekitar. Karena dari kebanyakan barang-barang yang dijual di warung seperti sabun, shampoo, makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari lainnya juga dijual di minimarket. Malahan, minimarket lebih variatif dalam menjual dagangannya, sehingga masyarakat lebih mempunyai banyak pilihan ketika berbelanja. Dengan kondisi yang seperti ini, tentunya para pengusaha kecil yang hanya dengan bermodalkan kecil-kecilan lama-lama akan mengalami kebangkrutan, karena barang yang dijual tidak laku. Dalam menyikapi hal ini, Bupati Kabupaten Lebak H. Mulyadi Jayabaya meminta kepada seluruh para pemilik modal yang hendak mendirikan minimarket, itu wajib mengantongi izin dari warga sekitar. Pemerintah tidak akan mengeluarkan izin pendirian bangunan apabila belum menempuh izin dari masyarakat sekitar, “tegas Bupati Jayabaya kepada  media lokal Kabar Banten.

Sejauh ini, pemberitaan dari kedua media lokal Banten: Kabar Banten dan Baraya Post edisi (20-26 Februari 2012) masih terpaku kepada isu good governance. Terutama tentang berita-berita politik dan korupsi. Seharusnya, kedua media baik Kabar Banten maupun Baraya Post bisa lebih jeli dalam memilih  berita yang akan diwartakan. Supaya berita yang di konsumsi tidak hanya sekedar menjadi suatu informasi tetapi juga bisa menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat.

Berdasarkan dari hasil pantauan selama seminggu ini (20-26 Februari). Masih banyak ditemukannya kekeliruan dalam menyampaikan suatu berita oleh media dan lagi-lagi kesalahan penulisan dalam suatu artikel masih sering terjadi.

Korupsi ‘Borok’ Lama yang Belum Terobati

Berdasarkan dari hasil pemantauan dalam satu minggu ini (13 – 18 Februari 2012) terhadap media lokal Banten, yakni Kabar Banten dan Baraya Post, Good Governance menjadi salah satu isu yang paling banyak diberitakan yaitu 54 berita dari 118 jumlah total berita. Dari kedua media harian tersebut, berita-berita yang disajikan nyaris sama. Hanya penempatan berita  headline saja yang berbeda.

Massa yang tergabung dalam LSM Aliansi Banten (ABM) bersama Satuan Tugas Benteng Rakyat Banten (BRB) berunjuk rasa didepan kantor Kejati Banten. Sumber foto: Tb Moch Ibnu Rushd/Kabar Banten 

Keseriusan Pemerintah Provinsi Banten terhadap pemberantasan korupsi dinilai seperti setengah-setengah. Bagaimana tidak, sampai detik ini kasus tindak pidana korupsi yang banyak dilakukan oleh kalangan para elit politik, sudah semakin marak terjadi. Hampir di semua jajaran pemerintahan baik itu Pemerintahan Daerah (Pemda) ataupun Pemerintah Pusat, tidak lepas dari yang namanya korupsi. Tak jarang, dari sekian banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi, banyak ditemui kemandekan atau mengendap di Kejaksaan Tinggi (Kejati). Salah satunya adalah yang akhir-akhir ini sedang hangat diberitakan yaitu *Puluhan orang yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Banten Menggugat (ABM) bersama satuan tugas Benteng Rakyat Banten (BRB) berunjuk rasa didepan kantor Kejati Banten. Mereka mendesak Kejati Banten menuntaskan dugaan kasus-kasus korupsi yang mengendap di kejaksaan (*Kabar Banten, Jumat 17 Februari 2012). Belum lagi disusul dengan pemberitaan dugaan kasus penyelewengan Kredit Peduli Lebak juga sempat tersiar di media harian Kabar Banten, namun masih dalam proses penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Rangkasbitung. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) mendapat apresiasi penuh  dari sejumlah elemen masyarakat terhadap langkah Kejari yang melakukan peninjauan kembali terkait dugaan penyelewengan Kredit Peduli Lebak (KPL) yang bersumber dari APBD Lebak tahun 2006 lalu.

Pengendara mobil menghindari jalan yang mengalami pecah-pecah di jalan poros Desa Harumsari-Pasirhaur. Sumber foto: Harir/Baraya Post 

Sejauh ini, ketanggapan para wartawan baik Kabar Banten maupun Baraya Post dalam sepekan ini masih terfokus pada isu Good Governance. Terutama untuk masalah kasus korupsi. Padahal jika merujuk kepada persoalan lokal yang ada, isu Lingkungan Hidup jauh lebih penting untuk diberitakan. Seperti yang terjadi di Desa Harumsari-Pasirhaur, Kabupaten Lebak. Meski jalannya sudah rusak parah, namun warga sekitar tetap saja menggunakan jalur tersebut. Dengan kondisi seperti itu, tentu saja potensi kecelakaan akan sangat besar terjadi.

Berdasarkan dari hasil pantauan selama satu minggu, korupsi sepertinya sudah menjadi bahasa sehari-hari bagi kalangan media. Hampir di setiap edisi, media lokal Banten menempatkan isu korupsi di halaman depan atau headline. Melihat bagaimana cara penyampaiannya media lokal Banten belumlah baik. Masih banyak kesalahan-kesalahan penulisan yang ditemui dalam pemberitaan. 

Katakan tidak, Untuk Kenaikan BBM

Hasil pemantauan dua media lokal Banten, yakni Baraya Post dan Kabar Banten pada pekan lalu (12-18 Maret 2012), kisruh seputar kenaikan harga BBM menjadi sorotan utama wartawan dan menjadi penyumbang berita terbanyak dalam amatan isu good governance kali ini dengan  67 berita (52,34%) dari 128 total berita.  Berbeda dengan minggu-minggu yang lalu, maraknya aksi kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi kali ini, menempatkan isu kriminal di urutan kedua dengan 24 berita (18,75%), disusul isu lingkungan hidup 20 berita (15,62%). Sisanya isu perempuan dan/atau anak 10 berita (7,8) dan isu ham dengan 7 berita (5,4%).

Rencana pemerintah pusat untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang hanya tinggal menghitung hari, nampaknya akan sangat memukul masyarakat Indonesia pada umumnya. Bagaimana tidak, dengan naiknya harga BBM, otomatis harga-harga bahan pokok dan harga lainnya akan ikut melambung. Dengan kondisi ini, jelas akan membuat masyarakat Indonesia terutama yang bagi mereka yang berpenghasilan minim, akan merasa sangat terpukul. Hal itu, tak pelak menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kalangan masyarakat. Itu dapat terlihat dari banyaknya pemberitaan di media yang melayangkan berita tentang sejumlah aksi demo yang dilakukan oleh para aktivis maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan para ormas-ormas lainnya yang menetang keras terkait dengan kenaikan harga BBM tersebut.

Puluhan mahasiswa dari berbagai elemen kemahasiswaan menggelar aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Lebak, Senin (12/3) Sumber foto: Endang Mulyana/Kabar Ban

Untuk di daerah Kabupaten Lebak sendiri, menurut pantauan terhadap media lokal Baraya Post dan Kabar Banten. Nampak, dalam beberapa hari ini di depan kantor Gedung DPRD Kabupaten Lebak tak pernah sepi dari aksi para pengunjuk rasa. Dalam seminggu ini,terhitung sudah tiga kali aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah aktivis mahasiswa yakni Imala, Kumala, Embun, HMI, GMNI, PMII, Fakrab, Geram, IMC, dan AMLS. Rata-rata, motif dari kegiatan aksi demo dari masing-masing aliansi tersebut hampir sama, yakni menolak kenaikan harga BBM dan menuntut SBY-Boediono untuk segera lengser dari tambuk pemerintahan. Bahkan, mereka mendesak para anggota DPRD Kabupaten Lebak untuk mengajukan penolakan rencana kenaikan harga BBM ke Pemerintah Pusat di Provinsi Banten, karena dinilai hanya akan menyengsarakan rakyat kecil. “Kenaikan ini merupakan malapetaka besar bagi rakyat. Kenaikan ini sama dengan membuat lubang kematian bagi rakyatnya sendiri. Pemerintah berdalih atas politik Iran. Padahal, ini adalah perintah negeri-negeri imperialis,” seru Agus Hidar perwakilan dari Embun, (Baraya Post 13 Maret 2012). Namun, sepertinya belum ada reaksi yang berarti dari para anggota DPRD Kabupaten Lebak. Merasa  tidak puas, salah seorang mahasiswa dari PMII yang tidak disebutkan namanya sempat melontarkan perkataan, “Anggota DPRD mandul. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian hanya enak dengan fasilitas yang sudah kalian dapatkan. Sementara rakayat kecil semakin miskin. Akan semakin menderita bila kenaikan ini tidak ditolak,” (Baraya Post, 13 Maret 2012).Dari serangkaian aksi demo penolakan kenaikan BBM yang terjadi di Kabuapten Lebak ini, seakan memperlihatkan realitas betapa buruknya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia.

Massa dari Aliansi Mahasiswa Lebak Selatan (AMLS), berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Lebak, Rabu (14/3), menolak rencana kenaikan harga BBM, dan mendesak SBY lengser dari jabatan Presiden Sumber foto: Endang Mulyana/Kabar Banten 

Sementara itu, kabar yang saya peroleh dari media lokal Kabar Banten edisi 16 Maret 2012 menyebutkan, bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Banten sudah menyiapkan empat opsi dalam mengantisipasi dampak kenaikan BBM, yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), mempercepat penyaluran raskin ke 13 dan 14, memberikan bantuan beasiswa kepada siswa miskin, dan subsidi untuk angkutan umum. Tak ayal, dari opsi yang diberikan Pemprov Banten kerap menuai kritikan pedas dari para pemerhati kebijakan. Dahnil Anzar Pengamat ekonomi Untirta mengatakan, empat opsi atau skema program kompensasi BBM hanya sekedar “obat penenang”. Setelah itu, masyarakat tetap dihadapkan pada inflasi yang tinggi.

Berdasarkan hasil amatan saya, baik Baraya Post maupun Kabar Banten, sejauh ini sudah cukup kritis dalam menanggapi permasalahan kenaikan harga BBM yang kerap membuat masyarakat resah, khususnya untuk di daerah Kabupaten Lebak yang notabene mayoritas penduduknya adalah orang-orang miskin. Tapi sayang, nampaknya para wartawan agak sedikit terjebak dengan isu tersebut, pemberitaan yang diwartakan terkesan berputar-putar, isinya masih itu-itu saja. Selama satu minggu memantau tidak dtemukan perilaku yang menyimpang dari media.