Hasil amatan dua media lokal
Banten, Baraya Post dan Kabar Banten dalam sepekan ini (5 Maret – 11 Maret
2012), masih menunjukan pencapaian yang sama dengan minggu lalu. Meski quota
pemberitaannya sedikit agak menurun, namun isu good governance masih menjadi yang terfavorit disajikan oleh Baraya
Post dan Kabar Banten. Dari 150 total berita, isu good governance menjadi yang paling dominan diberitakan dengan
jumlah 85 (56,67%) artikel, kemudian disusul dengan isu lingkungan hidup 33 (22%) artikel, lalu kriminal 13 (8,67%)artikel, perempuan
dan/atau anak 11 (7,33%)artikel dan yang paling terendah adalah HAM 8 (5,33%) artikel.
|
Sumber foto: Baraya Post |
Polemik seputar rencana
pemerintah yang akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM)pada awal bulan
April ini, kerap menjadi isu yang paling hingar-bingar banyak dibicarakan baik
di wilayah lokal maupun nasional dalam media pemberitan lokal Banten yakni Baraya
Post dan Kabar Banten pada pekan ini. Mulai dari aksi demo yang dilakukan oleh
para organisasi mahasiswa yang tergabung dalam suatu forum atau komunitas,
lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi lainnya yang menolak keras
terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai sangat tidak bijak dengan menaikan harga
bahan bakar minyak (BBM). Hingga , memunculkan pemberitaan opini publik dari
berbagai kalangan tentang dampak yang akan ditimbulkan dari rencana pemerintah
yang akan menaikan harga bahan minyak (BBM) tersebut. Semua pemberitaan itu
tersaji dalam headline ataupun halaman lain.
Dari serentetan pemberitaan yang
dilancarkan oleh media, dalam hal ini Baraya Post dan Kabar Banten, ada
beberapa artikel yang menarik perhatian saya, yaitu seputar tentang perjuangan
masyarakat Lebak Selatan (Baksel) yang menginginkan adanya pemekaran tentang
pembentukan daerah otonomi baru (DOB)
Kabupaten Cilangkahan yang meliputi 10 kecamatan, yang sampai saat ini belum
terealisasi. Berbagai upaya negoisasi dengan Bupati Lebak sudah dilakukan oleh masyarakat
Cilangkahan. Namun sepertinya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda inisiatif
dari Bupati Lebak H.Mulyadi Jayabaya untuk melepaskan Cilangkahan sebagai
kabupaten baru. Nampak, rasa keprihatinan dan kekecewaan mulai menghinggapi masyarakat Cilangkahan. Sehingga
mencuat klaim dari masyarakat Cilangkahan, bahwa Bupati Mulyadi Jayabaya adalah
satu-satunya faktor terhambatnya pembentukan daerah otonomi baru (DOB)
Kabupaten Cilangkahan. Hingga masyarakat Cilangkahan mendeklarasikan sebuah
pernyataan yang menyatakan *saat ini,
rakyat dibelahan bumi Cilangkahan menyatakan satu komando tidak akan lagi
mendukung sikap politik H.Mulyadi Jayabaya selaku Bupati Lebak hingga akhir
masa jabatannya, (Kabar Banten, 7 Maret 2012). Di lain pihak, pengamat
politik Idi Dimyati menyesalkan sikap Jayabaya yang belum juga menyetujui
Kabupaten Cilangakahan. Menurut dia, “
Jayabaya enggan menyetujui Kabupaten Cilangkahan karena ada kepentingan politik
menjelang Pemilukada 2013 mendatang,”(Baraya Post, 8 Maret 2012).
|
Sumber foto: http://mediabisnis.wordpress.com/2011/05/08/cilangkahan-adalah-perjuangan/ |
“Kami akan keras mendukung calon Bupati Lebak 2013, yang betul-betul
peduli dan berjuang ikhlas pemekaran Kabupaten Lebak. Lihat saja nanti tanggal
mainnya, akan kemanakah dukungan rakyat Cilangkahan dialirkan.” (Kabar Banten,
7 maret 2012)
Jika saya amati dari penggalan
kutipan diatas, nampak rakyat bumi Cilangkahan sangat bersikeras memperjuangkan
pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan. Bahkan, untuk
merealisasikan keinginan itu, rakyat Cilangkahan rela membuka ruang politik
bagi publik yang mau memperjuangkan pembentukan Kabupaten Cilangkahan, terkait
dengan Pemilukada Lebak 2013 mendatang. Jika masalah ini dibiarkan
berlarut-berlarut, rencana pembentukan Kabupaten Cilangkahan dikhawatirkan
hanya akan dijadikan ajang eksploitasi oleh golongan-golongan tertentu sebagai
komoditas politik.
Melihat bagaimana media baik
Baraya Post maupun Kabar Banten melayangkan pemberitaan perihal pemekaran
Kabupaten Cilangkahan, kedua media lokal Banten tersebut secara tidak langsung
sudah memberikan penekanan secara emosional terhadap Jayabaya sebagai individu
yang terpojokkan, baik oleh desakan-desakan warga Cilangkahan maupun oleh
sejumlah pemberitaan di media, terkait pembentukan daerah otonomi baru (DOB)
Kabupaten Cilangkahan. Ada sedikit yang mengganggu mata dan pikiran saya ketika
membaca penggalan kutipan diatas (Kabar Banten, 7 maret 2012), seakan
memunculkan kesan media seperti sedang memberikan promosi kepada para calon
bupati pada pelaksanaan Pemilukada Lebak 2013 mendatang.
Sejauh amatan yang saya lakukan pada dua media
lokal Banten, yaitu Baraya Post dan Kabar Banten. Kebergantungan media terhadap
isu good governance sudah tidak bisa
dipungkiri lagi. Itu terlihat dari dominasi pemberitaan lebih banyak dari
isu-isu lain (Ham,Kriminal,Perempuan
dan/atau anak) yang relatif masih sangat sedikit.